Badan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Untuk Kepastian Hukum

Main Article Content

Yusep Mulyana

Abstract

Pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. hal tersebut tidak lain bertujuan agar penanaman modal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dapat ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas termasuk kedalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis.

Article Details

How to Cite
Mulyana, Y. (2021, March 13). Badan Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Untuk Kepastian Hukum. PRISMAKOM, 18(1), 25-32. https://doi.org/https://doi.org/10.2301600/prismakom.v18i1.68
Section
Articles

References

Abdul R.Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari http://bisdan-sigalingging .blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html, tgl. 7 Januari 2021.
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam gugatan Perdata di Pengadilan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Khudzaifah Dimyati, Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005
Lawrence M. Wriedman dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011

Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997
Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1996.